Sabtu, 09 Agustus 2014

Isi Peraturan Blokir Konten Negatif

Isi Peraturan Blokir Konten Negatif

Isi Peraturan Blokir Konten Negatif  - Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika perihal Perlakuan Website Internet Bermuatan Negatif sudah resmi disahkan jadi Ketentuan Menteri Kominfo No. 19 Th. 2014.

Rancangan Ketentuan Menkominfo yang salinannya di terima KompasTekno, Kamis (7/8/2014), sudah diteken oleh Menkominfo pada 7 Juli 2014 serta diundangkan oleh Menteri Hukum serta HAM pada 17 Juli 2014.

Ini berarti, pemerintah telah memiliki basic hukum atas kewenangan memblokir situs-situs yang dikira bermuatan negatif, seperti website porno, website perjudian, website yang memiliki kandungan unsur SARA, serta yang lain.

Yang akan datang, pemerintah akan lebih agresif memblokir situs-situs situs yang memiliki kandungan content pornografi serta aktivitas ilegal yang lain. Ini terdaftar dalam Bab III pasal 4 dari Ketentuan Menteri itu.

Kementerian atau mungkin instansi pemerintah bisa memblokir website internet bermuatan negatif sesuai sama kewenangannya serta daftar alamat website yang bermuatan negatif bakal disusun oleh Direktur Jenderal Kominfo dalam TRUST+Positif.

Walau sekian, seperti terdaftar dalam Bab III Pasal 7, orang-orang bisa berperan serta atau mungkin melaporkan situs-situs negatif untuk dimasukkan dalam TRUST+Positif.

Untuk lakukan pemblokiran, Ketentuan Menteri ini mewajibkan Penyelenggara Layanan Akses Internet (ISP-internet service provider) untuk bertindak aktif. Ada sanksi sesuai sama ketentuan perundang-undangan untuk ISP bila tak lakukan pemblokiran.

Memetik kritik

Ketentuan menteri sejatinya ini memetik kritikan dari beragam instansi swadaya orang-orang seperti Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), ICT Watch, ELSAM, SAFENET serta PAMFLET. Ketentuan itu dikira tidak cocok dengan Pasal 28 huruf J Undang-Undang Basic 1945 serta juga pasal 19 Kovenan Hak Sipil serta Politik yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomer 12 Th. 2005.

Menurut IMDLN, pembatasan pada kebebasan berekspresi negara semestinya harus lulus dalam uji tiga rangkai yaitu, pertama, pembatasan mesti lewat undang-undang. Ke-2. pembatasan cuma diijinkan dengan maksud yang sesuai sama pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil serta Politik. Ketiga, pembatasan betul-betul dibutuhkan untuk menanggung serta membuat perlindungan maksud yang sah itu.

Sesaat, ICT Watch menyoroti pemberian mandat pengaturan situs-situs bermuatan negatif. Sekian waktu lalu, Direktur ICT Watch Donny BU menyoroti ketidakjelasan asal muasal Trust+Positif ini. Dia menilai pemberian mandat pengaturan database Trust+Positif ini tak transparan serta akuntabel.

Perihal ini pula yang pernah berlangsung saat pemerintah mengambil keputusan pemblokiran website Vimeo sekian waktu lalu. Beberapa pemakai internet protes pemblokiran website Vimeo itu lantaran tanpa ada argumen yang pasti. Sesaat Tifatul menyebutkan pemblokiran Vimeo lantaran memiliki kandungan content pornografi.

CARA BUKA INTERNET POSITIF KLIK DI BAWAH INI


EmoticonEmoticon